Selasa, 02 Februari 2010
Saksi kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi, Ary Muladi, dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jendral Imigrasi. Ary dicegah ke luar negeri sejak 27 Januari lalu. Soal pencekalan atas Ary Muladi itu diungkapkan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Keimigrasian Kementrian Hukum dan HAM, Muchdor, Senin (1/2). "Dicegah atas permintaan dari Ketua KPK," ujar Muchdor.
Menurutnya, pencegahan itu berlangsung selama setahun. "Berlaku setahun sampai dengan 27 Januari 2011," sebut Muchdor.Terpisah, Ary Muladi mengaku belum mengerti dengan adanya pencegahan dari Imigrasi itu. "Saya nggak ngerti," ujar Ary Muladi usai menjalani pemeriksaan di KPK, sore tadi. Sedangkan Petrus Selestinus yang mendampingi Ary Muladi menyerahkan sepenuhnya soal pencegahan itu ke penyidik. "Itu kewenangan KPK," tambahnya.
Terkait pemeriksaan hari ini, Ary mengaku disodori 18 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu materi yang menurut Ary dianggap penting adalah pertanyaan tentang rekaman pembicaraan antara dirinya dengan pimpinan KPK dan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja.
"Dari 18 itu yg saya anggap penting itu mengenai rekaman pembicaraan saya dengan Pak Ade Rahardja dan para pimpinan KPK. Saya tegaskan, saya tidak pernah bicara dengan Pak Ade dan pimpinan KPK lainnya," tandasnya.
Apakah kenal dengan Ade Rahardja atau pimpinan KPK lainnya? "Tidak kenal," kilahnya.
Dipaparkannya, dirinya hanya sekali datang ke KPK, yakni pada 2009 silam guna minta izin bagi Anggoro Widjojo karena yang bisa menjalani pemeriksaan KPK. "Pak Anggoro tidak bisa datang, saya yangg antar (surat) atas permintaan Pak Anggoro. Masuk lewat depan. Kalau ada pihak yang punya bukti saya pernah ke sini, dan rekaman pembicaraan, tolong diserahkan ke KPK," tandasnya.(ara/jpnn.com)
Sunday, February 7, 2010
KPK BAKAL SURATI PRESIDEN
headline rakyatmerdeka
KPK BAKAL SURATI PRESIDEN
KESERIUSAN KPK mencegah korupsi tak direspons secara sungguh-sungguh oleh instansi pemerintah. Solusinya, KPK akan mengirim surat kepada Presiden SBY agar instansi-instansi "bandel" tersebut dijewer alias diperingatkan.
Wakil Ketua KPK, M Jasin mengungkapkan, setidaknya ada tiga lembaga yang masih belum mau melirik hasil kerja KPK. Lembaga tersebut adalah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dipimpin Menteri Gamawan Fauzi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipimpin Joyo Winoto, dan pelayanan imigrasi di bawah Departemen Hukum dan HAM yang dipimpin Menteri Patrialis Akbar.
"Kami mau mengirim surat ke Presiden. Tentunya agar lembaga-lembaga itu diperingatkan secara internal," jelas M Jasin, kemarin.Selain kepada SBY, tegasnya, surat pemberitahuan itu juga akan dikirim ke DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya agar mereka mengetahuinya," kata Jasin.
Penilaian respons lembaga itu, kata Jasin, berdasarkan satu kajian yang mendalam. "Kami itu mengkaji dulu, baru bisa bicara," katanya.Jasin kemudian membeber keluhan-keluhan terkait sepak terjang lembaga-lembaga tersebut. KPK sudah beberapa kali melayangkan surat ke Depdagri agar lembaga itu mengkaji lebih dalam pelaksanaan nomor identitas kependudukan (NIK). KPK menilai, pemberlakuan program itu dikhawatirkan menimbulkan pemborosan keuangan negara. Sebab, data yang dipakai untuk pembuatan e-KTP tersebut bukan data bersih.
KPK bernarap, pembuatan e-KTP tersebut berbasis sidik jari, sehingga nantinya amal sulit digandakan, diminta menyiapkan grand pemberlakuan program itu. Sebab pioyck tersebut akan menelan anggaran hingga Rp 6,7 triliun. "Tapi kenyataannya rekomendasi itu belum dilaksanakan," jelas Jasin.
Depdagri, menurut salah satu sumber di KPK, tetap bersikeras melaksanakan program tersebut. Berdasarkan surat Depdagri No 163/Seswapres/l/2010, Mendagri sudah memaparkan program tersebut ke hadapan Wakil Presiden Boediono, (27/1) lalu.
Lain lagi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). KPK merekomendasikan agar lembaga yang dipimpin Joyo Winoto itu melakukan perbaikan pelayanan sertifikasi pertanahan. Tidak di satu bidang, perbaikan harus menyeluruh," ujarnya. Yang ini, kata Jasin, rekomendasi KPK juga belum dilaksanakan sepenuhnya.
Sedangkan lembaga ketiga adalah Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM. KPK menilai bahwa pelayanan paspor dan imigrasi juga belum menunjukkan perubahan yang baik.Sebaliknya, Jasin menyebut, ada dua lembaga yang bekerja sama baik dengan KPK yakni Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Marga. "Begitu KPK merekomendasikan sesuatu, lembaga itu langsung melaksanakannya," jelasnya.
Di ki ni lin imm terpisah, Saut Situmorang, Kepala Pusat Penerangan Depdagri mengakui telah menerima masukan dari KPK soal NIK. Namun, pihaknya memilih untuk tetap melanjutkan proyek uji coba ita "Dan aspek teknis, jauh lebih efisien kalau kita coba kembangkan uji coba di beberapa lokasi untuk memasukan sistemnya pas daripada kita terapkan langsung ke seluruh Indonesia temyata kurang semua," katanya.
Mendagri Gamawan Fauzi sudah beberapa kali berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait hal itu. "Kita menghargai masukan siapapun. Mendagri telah menerima masukan itu. Itu masukan konstruktif untuk pelaksanaan lebih lanjut uji coba ini," katanya. JPNN
Entitas terkaitDepdagri | DPR | HAM | Indonesia | Jasin | Joyo | KPK | KTP | Lembaga | Mendagri | Penilaian | Saut | Sebab | Tentunya | Tujuannya | Begitu KPK | Departemen Hukum | Departemen Keuangan | Depdagri No | Joyo Winoto | KESERIUSAN KPK | M Jasin | Menteri Gamawan | Menteri Patrialis | Presiden SBY | Wakil Ketua | Wakil Presiden | Badan Pemeriksa Keuangan | Badan Pertanahan Nasional | Departemen Dalam Negeri | Direktorat Jenderal Bina | Direktorat Jenderal Imigrasi | Instansi Bandel Dijewer | Mendagri Gamawan Fauzi | Kepala Pusat Penerangan Depdagri | KPK BAKAL SURATI PRESIDEN |
Ringkasan Artikel Ini
Wakil Ketua KPK, M Jasin mengungkapkan, setidaknya ada tiga lembaga yang masih belum mau melirik hasil kerja KPK. Lembaga tersebut adalah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dipimpin Menteri Gamawan Fauzi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipimpin Joyo Winoto, dan pelayanan imigrasi di bawah Departemen Hukum dan HAM yang dipimpin Menteri Patrialis Akbar. KPK sudah beberapa kali melayangkan surat ke Depdagri agar lembaga itu mengkaji lebih dalam pelaksanaan nomor identitas kependudukan (NIK). KPK merekomendasikan agar lembaga yang dipimpin Joyo Winoto itu melakukan perbaikan pelayanan sertifikasi pertanahan. Sebaliknya, Jasin menyebut, ada dua lembaga yang bekerja sama baik dengan KPK yakni Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Marga.
KPK BAKAL SURATI PRESIDEN
KESERIUSAN KPK mencegah korupsi tak direspons secara sungguh-sungguh oleh instansi pemerintah. Solusinya, KPK akan mengirim surat kepada Presiden SBY agar instansi-instansi "bandel" tersebut dijewer alias diperingatkan.
Wakil Ketua KPK, M Jasin mengungkapkan, setidaknya ada tiga lembaga yang masih belum mau melirik hasil kerja KPK. Lembaga tersebut adalah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dipimpin Menteri Gamawan Fauzi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipimpin Joyo Winoto, dan pelayanan imigrasi di bawah Departemen Hukum dan HAM yang dipimpin Menteri Patrialis Akbar.
"Kami mau mengirim surat ke Presiden. Tentunya agar lembaga-lembaga itu diperingatkan secara internal," jelas M Jasin, kemarin.Selain kepada SBY, tegasnya, surat pemberitahuan itu juga akan dikirim ke DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya agar mereka mengetahuinya," kata Jasin.
Penilaian respons lembaga itu, kata Jasin, berdasarkan satu kajian yang mendalam. "Kami itu mengkaji dulu, baru bisa bicara," katanya.Jasin kemudian membeber keluhan-keluhan terkait sepak terjang lembaga-lembaga tersebut. KPK sudah beberapa kali melayangkan surat ke Depdagri agar lembaga itu mengkaji lebih dalam pelaksanaan nomor identitas kependudukan (NIK). KPK menilai, pemberlakuan program itu dikhawatirkan menimbulkan pemborosan keuangan negara. Sebab, data yang dipakai untuk pembuatan e-KTP tersebut bukan data bersih.
KPK bernarap, pembuatan e-KTP tersebut berbasis sidik jari, sehingga nantinya amal sulit digandakan, diminta menyiapkan grand pemberlakuan program itu. Sebab pioyck tersebut akan menelan anggaran hingga Rp 6,7 triliun. "Tapi kenyataannya rekomendasi itu belum dilaksanakan," jelas Jasin.
Depdagri, menurut salah satu sumber di KPK, tetap bersikeras melaksanakan program tersebut. Berdasarkan surat Depdagri No 163/Seswapres/l/2010, Mendagri sudah memaparkan program tersebut ke hadapan Wakil Presiden Boediono, (27/1) lalu.
Lain lagi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). KPK merekomendasikan agar lembaga yang dipimpin Joyo Winoto itu melakukan perbaikan pelayanan sertifikasi pertanahan. Tidak di satu bidang, perbaikan harus menyeluruh," ujarnya. Yang ini, kata Jasin, rekomendasi KPK juga belum dilaksanakan sepenuhnya.
Sedangkan lembaga ketiga adalah Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM. KPK menilai bahwa pelayanan paspor dan imigrasi juga belum menunjukkan perubahan yang baik.Sebaliknya, Jasin menyebut, ada dua lembaga yang bekerja sama baik dengan KPK yakni Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Marga. "Begitu KPK merekomendasikan sesuatu, lembaga itu langsung melaksanakannya," jelasnya.
Di ki ni lin imm terpisah, Saut Situmorang, Kepala Pusat Penerangan Depdagri mengakui telah menerima masukan dari KPK soal NIK. Namun, pihaknya memilih untuk tetap melanjutkan proyek uji coba ita "Dan aspek teknis, jauh lebih efisien kalau kita coba kembangkan uji coba di beberapa lokasi untuk memasukan sistemnya pas daripada kita terapkan langsung ke seluruh Indonesia temyata kurang semua," katanya.
Mendagri Gamawan Fauzi sudah beberapa kali berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait hal itu. "Kita menghargai masukan siapapun. Mendagri telah menerima masukan itu. Itu masukan konstruktif untuk pelaksanaan lebih lanjut uji coba ini," katanya. JPNN
Entitas terkaitDepdagri | DPR | HAM | Indonesia | Jasin | Joyo | KPK | KTP | Lembaga | Mendagri | Penilaian | Saut | Sebab | Tentunya | Tujuannya | Begitu KPK | Departemen Hukum | Departemen Keuangan | Depdagri No | Joyo Winoto | KESERIUSAN KPK | M Jasin | Menteri Gamawan | Menteri Patrialis | Presiden SBY | Wakil Ketua | Wakil Presiden | Badan Pemeriksa Keuangan | Badan Pertanahan Nasional | Departemen Dalam Negeri | Direktorat Jenderal Bina | Direktorat Jenderal Imigrasi | Instansi Bandel Dijewer | Mendagri Gamawan Fauzi | Kepala Pusat Penerangan Depdagri | KPK BAKAL SURATI PRESIDEN |
Ringkasan Artikel Ini
Wakil Ketua KPK, M Jasin mengungkapkan, setidaknya ada tiga lembaga yang masih belum mau melirik hasil kerja KPK. Lembaga tersebut adalah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dipimpin Menteri Gamawan Fauzi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipimpin Joyo Winoto, dan pelayanan imigrasi di bawah Departemen Hukum dan HAM yang dipimpin Menteri Patrialis Akbar. KPK sudah beberapa kali melayangkan surat ke Depdagri agar lembaga itu mengkaji lebih dalam pelaksanaan nomor identitas kependudukan (NIK). KPK merekomendasikan agar lembaga yang dipimpin Joyo Winoto itu melakukan perbaikan pelayanan sertifikasi pertanahan. Sebaliknya, Jasin menyebut, ada dua lembaga yang bekerja sama baik dengan KPK yakni Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Marga.
Visa on Board Hemat Waktu Wisman 2 Jam
Denpasar - Garuda Indonesia telah resmi meluncurkan visa on Board (VoB). Terobosan ini menghemat waktu wisatawan sehingga tidak harus antre di imigrasi selama dua jam. Demikian pantauan detikcom pada pemberlakuan Visa on Board (VoB) di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Selasa (2/2/2010).
Layanan Visa on Board ini diberlakukan secara resmi kepada 168 penumpang Garuda Indonesia GA 881 dari Tokyo Denpasar, Senin (1/2/2010). Pemberlakuakn VoB pertama kali ini disaksikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Ia menyambut wisatawan Jepang yang baru saja mendarat di Bandara Ngurah Rai. Wacik optimis layanan VoB yang pertama kali di dunia ini akan memberikan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. "Penumpang merasa senang mendapatkan layanan visa di atas pesawat. Begitu mendarat di bandara, mereka tidak perlu lagi antre di imigrasi tetapi langsung bisa berwisata ke Kuta," kata Wacik usai berbincang dengan salah seorang penumpang. Layanan VoB ini mampu menghemat waktu wisatawan selama 2 jam Pasalnya, penumpang yang telah mendapatkan visa di pesawat tidak antre di imigrasi. Dengan terobosan layanan tersebut, Wacik optimis kunjungan wisatawan negara akan meningkat menjadi 2,5 juta orang pada 2010. Jumlah kunjungan pada 2009 sebanyak 2,3 juta wisatawan mancanegara. Untuk mendapatkan layanan VoB, penumpang merogoh uangnya sebanyak 25 US dolar untuk visa kunjungan selama 30 hari. Sementara itu, Direktur Niaga Garuda Agus Priyanto mengatakan pihaknya akan menerapkan VoB pada penerbangan di Korea, China, dan Australia. "Kita akan memberikan kepuasan kepada penumpang," katanya. (gds/djo/detiknews)
Layanan Visa on Board ini diberlakukan secara resmi kepada 168 penumpang Garuda Indonesia GA 881 dari Tokyo Denpasar, Senin (1/2/2010). Pemberlakuakn VoB pertama kali ini disaksikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Ia menyambut wisatawan Jepang yang baru saja mendarat di Bandara Ngurah Rai. Wacik optimis layanan VoB yang pertama kali di dunia ini akan memberikan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. "Penumpang merasa senang mendapatkan layanan visa di atas pesawat. Begitu mendarat di bandara, mereka tidak perlu lagi antre di imigrasi tetapi langsung bisa berwisata ke Kuta," kata Wacik usai berbincang dengan salah seorang penumpang. Layanan VoB ini mampu menghemat waktu wisatawan selama 2 jam Pasalnya, penumpang yang telah mendapatkan visa di pesawat tidak antre di imigrasi. Dengan terobosan layanan tersebut, Wacik optimis kunjungan wisatawan negara akan meningkat menjadi 2,5 juta orang pada 2010. Jumlah kunjungan pada 2009 sebanyak 2,3 juta wisatawan mancanegara. Untuk mendapatkan layanan VoB, penumpang merogoh uangnya sebanyak 25 US dolar untuk visa kunjungan selama 30 hari. Sementara itu, Direktur Niaga Garuda Agus Priyanto mengatakan pihaknya akan menerapkan VoB pada penerbangan di Korea, China, dan Australia. "Kita akan memberikan kepuasan kepada penumpang," katanya. (gds/djo/detiknews)
Subscribe to:
Posts (Atom)
